Lompat ke isi utama

Berita

Menjelang Penetapan DCT dan Tahapan Kampanye, Bawaslu Lampung Ingatkan Potensi Sengketa

Gistiawan foto bersama dengan Bawaslu Kota Metro

Metro, Jelang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Tahapan Kampanye, Anggota Bawaslu Lampung, Kordiv Penyelesaian Sengketa, Gistiawan mengingatkan potensi sengketa. menurutnya ada atau tidak nya sengketa, sebagai pengawas pemilu wajib mempersiapkan sarana prasarana maupun personil. Kesiapan dimaksud adalah bagian dari bentuk keseriusan jajaran pengawas pemilu dalam melaksanakan tugasnya.


"Perkuat pemahaman akan peraturan dan perundang-undangan tentang penyelesaian sengketa pemilu, dan perbanyak simulasi" Ungkap Mantan Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung di Kantor Bawaslu Kota Metro, Kamis (07/09).  Meski demikian, Gistiawan menjelaskan bahwa agar Bawaslu Kota Metro beserta jajarannya mengedepankan fungsi pencegahan dalam hal persiapan memasuki tahapan penetapan DCT dan kampanye serta Petakan, identifikasikan, dan telusuri potensi kerawanan.


Pada kesempatan yang sama Ketua Bawaslu Kota Metro, Badawi Idham juga menjelaskan bahwa "Untuk kesiapan penerimaan laporan permohonan sengketa.  "Pada prinsipnya Bawaslu Kota Metro beserta jajaran siap melaksanakan kegiatan simulasi sengketa dengan jajaran Panwaslu Kecamatan sebagai salah satu bentuk penguatan kapasitas personil Pengawas Pemilu,jelasnya".


Senada dengan Ketua Bawaslu Kota Metro, Hendro Edi Saputro selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas menguraikan bahwa "kami telah memastikan kesiapan pencegahan sebagai antisipasi terhadap adanya permohonan sengketa pada saat penetapatan DCT dan masa Kampanye. "Prosedurnya adalah temuan atau laporan adanya dugaan pelanggaran itu masuk melalui divisi pencegahan kemudian dilakukan kajian awal selanjutnya jika memang memenuhi syarat materil dan formil maka dilanjutkan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS), urainya".

Selanjutnya, Maria Kristina Kordiv PPPS juga menambahkan bahwa harmonisasi kerja antar divisi serta antar jajaran di tiap tingkatan akan meminimalisir pelanggaran pemilu baik pada tahapan penetapan DCT maupun masa tahapan kampanye, tambahnya".  Sinergitas dan koordinasi antar jajaran akan memperkuat posisi kelembagaan pengawas pemilu.