Bawaslu Lampung Perkuat Koordinasi Jelang Kick Off P2P

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menggelar Rapat Rutin Jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung pada Senin (11/05).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Achmad Sutiono, serta diikuti oleh jajaran sekretariat di lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung.

Rapat rutin tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi internal, evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, serta memastikan seluruh program dan kegiatan kelembagaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam arahannya, Achmad Sutiono menekankan pentingnya penataan administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara tertib dan bertanggung jawab.

Menurutnya, inventarisasi terhadap barang-barang milik negara menjadi hal penting yang harus dilakukan secara berkala agar seluruh aset yang dimiliki Bawaslu dapat terdata dengan baik dan digunakan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

“Seluruh jajaran sekretariat agar melakukan inventarisasi terhadap barang-barang milik negara sehingga dapat tertata dengan rapi dan memudahkan proses pengelolaan aset di lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung,” ujar Achmad Sutiono dalam rapat tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan aset yang baik tidak hanya berkaitan dengan administrasi, namun juga menjadi bagian dari bentuk akuntabilitas lembaga dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas negara secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, seluruh bagian diminta untuk meningkatkan koordinasi dalam pendataan maupun pemeliharaan aset yang ada.

Selain membahas pengelolaan BMN, Achmad Sutiono juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Mei 2026 secara Daring.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyukseskan program P2P sebagai bagian dari strategi penguatan pengawasan partisipatif menjelang tahapan Pemilu dan Pemilihan mendatang.

Menurutnya Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) sendiri merupakan salah satu upaya Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Melalui program tersebut, Bawaslu mendorong lahirnya kader-kader pengawas partisipatif yang memiliki pemahaman mengenai demokrasi, kepemiluan, serta pengawasan pemilu di tengah masyarakat.