Pasca PSU Pesawaran, Tim Pengkajian Konflik Mabes Polri Kunjungi Bawaslu Lampung

Pasca Pelaksanaan PSU Kabupaten Pesawaran, Tim Pengkajian Konflik dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Pesawaran kunjungi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung di kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Senin (11/08). Tim tersebut terdiri dari KBP Sigit Dedy Purwadi, IPDA Yofi Kurnia Tahir, Briptu Tio Aryanto, Briptu Feirnando Muharam, serta Nasikin Ahsanto.

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar bersama anggota, yakni Imam Bukhori, Gistiawan, Hamid Badrul Munir, dan Ahmad Qohar. Turut hadir Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Lampung Yuda Setiawan beserta jajaran.

Iskardo menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Provinsi Lampung berjalan lancar dan kondusif. Namun, ia menyoroti pentingnya upaya cooling down pasca-PSU di Kabupaten Pesawaran untuk mencegah potensi perpecahan di masyarakat, baik di tingkat akar rumput maupun di level yang lebih tinggi.

“Setelah PSU, yang perlu kita pastikan adalah tidak adanya gesekan yang membelah masyarakat. Semua pihak harus berupaya menjaga suasana tetap kondusif,” ujar Iskardo.

Ia menambahkan, selama proses Pemilu, Pilkada, maupun PSU di Pesawaran, Bawaslu Lampung senantiasa menjalin kerja sama erat dengan berbagai pihak, termasuk Kepolisian. Kerja sama itu terwujud dalam Sentra Gakkumdu dan patroli siber guna mencegah penyebaran hoaks serta meminimalkan potensi provokasi di masyarakat.

“Kami berharap silaturahmi dan koordinasi lintas lembaga tetap terjaga, sehingga setiap tahapan pemilu maupun pilkada kedepannya dapat berjalan dengan aman,” imbuh Iskardo.

Sementara itu, KBP Sigit Dedy Purwadi dari Mabes Polri menjelaskan bahwa Polri telah mengambil sejumlah langkah strategis dalam menjaga stabilitas pasca-PSU. Salah satunya melalui penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu dan pengembangan sistem e-warning untuk mendeteksi dini potensi gangguan.

“Sebagaimana yang disampaikan Ketua Bawaslu Lampung, Polri memiliki tim untuk meredam isu-isu yang berkembang. Tujuannya jelas, agar stabilitas terjaga. Apalagi di banyak daerah, termasuk Pesawaran yang masih berpotensi memicu dinamika politik,” jelas Sigit.