FJPI Lampung Gelar Diskusi dan Bedah Buku, Bawaslu Lampug Dukung Peran Perempuan Bersama-sama Awasi Pemilu dan Pilkada

Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Lampung menggelar diskusi dan bedah buku Inovasi Pengawasan Pemilu 2024 dan Refleksi Pilkada Lampung di Bandar Lampung, Rabu (12/02). Kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan berbagai perspektif mengenai inovasi dalam pengawasan pemilu serta refleksi terhadap dinamika Pilkada di Lampung, dengan menyoroti peran perempuan dalam pengawasan pemilu dan politik.

Ketua FJPI Lampung, Fina, menegaskan bahwa sebagai organisasi nirlaba, FJPI berkomitmen untuk mengawal isu perempuan, politik, dan ekonomi. “Kami ingin menghidupkan ruang diskusi yang mengedepankan kritik dan apresiasi terhadap inovasi yang hadir dalam pengawasan pemilu,” ujarnya.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenti, yang hadir secara virtual melalui Zoom, turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini. Ia menyebut buku yang dibedah merupakan refleksi perjalanan pengawasan pemilu 2024. “Buku ini merupakan hasil dari perjalanan panjang dalam pengawasan pemilu. Saya berharap buku ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan diskusi yang konstruktif bagi semua pihak,” kata Lolly, yang merupakan satu-satunya perempuan yang saat ini menjabat sebagai Anggota Bawaslu RI.

Perwakilan FJPI, Faiza Ukhti Annisa, juga memberikan apresiasi kepada Lolly Suhenti atas dedikasinya dalam menulis buku di tengah kesibukan sebagai pengawas pemilu. “Buku ini saya terima dua minggu lalu, dan isinya sangat komprehensif, khususnya dalam bidang pencegahan, partisipasi masyarakat (parmas), dan hubungan masyarakat (humas),” ungkap Faiza. Ia menilai buku ini tidak hanya menjadi referensi penting bagi pengawas pemilu, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin memahami dinamika pengawasan pemilu.

Untuk Diketahui Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk komunitas, jurnalis, dan mahasiswa, yang turut serta dalam diskusi mengenai inovasi dan refleksi pengawasan pemilu di Indonesia. Diharapkan, acara ini dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam proses demokrasi, serta mendorong terciptanya tata kelola pemilu dan pilkada yang lebih inklusif dan transparan.