Dorong Keterbukaan Data, Bawaslu RI Imbau Jajaran Jaga Kepercayaan Publik Terhadap Kerja Pengawasan

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, bersama Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Widodo Wuryanto, menghadiri Rapat Evaluasi dan Pembahasan Instrumen Tata Kelola Organisasi, SDM, Peningkatan Kapasitas, serta Instrumen Rekrutmen Pemilu dan Pemilihan. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Mercure, Pontianak, pada Kamis (20/3).

Dalam rapat tersebut, Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, menekankan pentingnya keterbukaan data publik sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Pemilu. Herwyn menyatakan bahwa transparansi dalam penyajian data tidak hanya meningkatkan akuntabilitas Bawaslu, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi.

“Bawaslu harus lebih terbuka dalam menyajikan data agar masyarakat mengetahui bagaimana kinerja kita,” ujar Herwyn.

Selain itu, Herwyn juga menyoroti pentingnya proses seleksi yang lebih ketat dalam rekrutmen badan ad hoc Pemilu, mulai dari Panwaslu Kecamatan hingga Pengawas TPS. Menurutnya, penguatan seleksi ini diperlukan untuk memastikan pengawas yang terpilih memiliki kompetensi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya.

“Pengawas Pemilu ad hoc memegang peran strategis dalam memastikan integritas berbagai tahapan krusial, seperti pemutakhiran data pemilih, verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu dan calon perseorangan, DPD, serta pasangan calon Pilkada, pelaksanaan kampanye, hingga pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara,” tegasnya.

Dengan penerapan keterbukaan data dan seleksi pengawas yang lebih ketat, Bawaslu berharap dapat meningkatkan profesionalisme serta independensi pengawas Pemilu di semua tingkatan, sehingga proses demokrasi semakin transparan dan terpercaya.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyambut baik arahan dan masukan dari Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda. Iskardo menegaskan komitmen Bawaslu Provinsi Lampung untuk menerapkan prinsip keterbukaan data dan meningkatkan kualitas rekrutmen pengawas Pemilu.