Bawaslu Usulkan Optimalisasi Anggaran Dan Evaluasi Regulasi Untuk Pemilu Berkualitas

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin (7/7). RDP ini menjadi momentum penting bagi Bawaslu RI untuk memaparkan capaian realisasi anggaran Tahun 2024 serta rencana kerja dan kebutuhan anggaran Tahun 2026 dalam rangka mendukung pengawasan pemilu yang lebih baik dan demokratis.

Dalam forum yang dihadiri pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI tersebut, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja secara gamblang menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2024, Bawaslu mengelola total pagu anggaran sebesar Rp17,98 triliun, dengan realisasi sebesar Rp15,68 triliun atau setara dengan 87,24 persen dari total pagu. Sisa anggaran sebesar Rp2,29 triliun berasal dari kombinasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Bagja menegaskan bahwa efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi prinsip utama Bawaslu dalam menjalankan tugas kelembagaan. Hal ini dibuktikan dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diraih selama sembilan tahun berturut-turut.

“Jika kita membahas anggaran, kami sebisa mungkin melakukan efisien dan akuntabel. Kami juga meraih WTP dari BPK secara berturut-turut, sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi terhadap publik,” ujar Bagja dalam rapat yang berlangsung di Ruang Komisi II DPR RI.

Selain memaparkan capaian anggaran, RDP ini juga menjadi wadah untuk menyampaikan rencana kerja dan kebutuhan anggaran Tahun 2026, di mana Bawaslu mengajukan pagu indikatif sebesar Rp1,98 triliun. Anggaran ini akan diarahkan pada sejumlah prioritas strategis kelembagaan, antara lain rekrutmen ASN baru, peningkatan kapasitas SDM pengawas pemilu, sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, transformasi digital pengawasan, serta penguatan kelembagaan pengawasan pemilu.

Bagja juga menyoroti keberhasilan program pengawasan partisipatif yang digalakkan Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024. Keberhasilan ini tercermin dari meningkatnya tingkat kepercayaan publik terhadap Bawaslu.